Artikel

Status Rumah/Bangunan Yang Terdampak Gempa :
Rumah hancur akibat bencana alam seperti gempa dan tsunami, kerap membingungkan pihak-pihak terkait. Lantas, apakah ia masih bisa dilelang?Urbanites, pertanyaan di atas tentu membuat kita berpikir lebih dalam terkait rumah lelang yang hancur dan bencana.
Terlebih, sejumlah wilayah di Indonesia tengah diterjang sejumlah bencana alam.Properti berupa gedung komersial hingga rumah pun, tak luput dari terjangan tsunami.
Pada dasarnya, rumah dan tanah merupakan benda tidak bergerak.
Maka, tanah dan rumah bukan objek gadai, melainkan objek Hak Tanggungan.
Secara definisi, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960…Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
Bisa juga dilakukan untuk pelunasan utang dengan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Sehingga diasumsikan bahwa rumah yang hancur akibat gempa tersebut dibebankan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utang debitor terhadap kreditor.
Berangkat dari pernyataan di atas, untuk mengetahui apakah tanah dan rumah tersebut tetap dapat dilelang, maka kita perlu mengetahui beberapa hal terkait.
Misalnya, apakah hak tanggungan yang menjadi dasar pelelangan jaminan tersebut masih ada atau tidak dengan hancurnya rumah?
Bagaimana nasib bangunan serta rumah hancur tersebut?
Merujuk pada ketentuan mengenai hapusnya hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan, kondisi tersebut bakal dihapus karena hal-hal berikut:
– Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
– dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
– pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
– hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka apabila rumah hancur akibat gempa bumi, maka tanahnya tetap ada atau dengan kata lain hak atas tanahnya tidak ikut hilang/hapus.
Sehingga, pelelangan tetap dapat dilakukan meski rumahnya tidak ada.
Perlu diingat juga Urbanites, bahwa dalam hal tanah dan rumah dijaminkan dengan Hak Tanggungan, esensinya yang menjadi jaminan adalah tanah beserta bangunan.
Jadi, rumah hancur tidak berarti jaminan hilang karena tanahnya masih ada.
Selebihnya jika terjadi gempa bumi atau bencana lain, kreditor sebagai pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima debitor.
sumber : hukumonlinedotcom / 99dotco / Bobby A.Prasetyo

Cara Mengurus Sertifikat Untuk Tanah Adat :
Di sejumlah daerah Indonesia, masih banyak tanah adat yang kepemilikannya masih dikuasai penduduk adat setempat. Seiring berkembangnya pemukiman, tanah yang belum memiliki sertifikat itu pun mulai dilirik orang. Agar kepemilikan lahannya jelas, akan lebih baik lagi jika dibuatkan sertifikat tanah adat.
Di zaman dulu, kepemilikan tanah di sejumlah daerah Indonesia dikuasai oleh masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut.
Tanah tersebut pun diwariskan secara turun-temurun tanpa ada dokumen kepemilikan yang jelas.
Hingga saat ini, tanah adat masih banyak dapat ditemui di tempat-tempat dengan adat-istiadat kuat.
Pertama, tanah bekas hak milik adat atau dikenal sebagai girik. Selain itu, sebutan lainnya untuk jenis tanah ini ialah ketitir, petok, dan rincik.
Lahan ini merupakan tanah adat atau lainnya yang belum dirubah statusnya kepemilikannya (Hak Guna Bangun, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau Hak Milik).
Tanah ini pun belum memiliki sertifikat dan berlum didaftarkan ke kantor pertanahan setempat.
Kedua, tanah yang dimiliki masyarakat ulayat hukum adat.
Beberapa bentuk tanah adat ini misalnya tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok, atau tanah titian.
Tak seperti girik, tanah ulayat cukup rumit untuk dimiliki karena harus melalui proses tukar guling terlebih dulu melalui kepala adat setempat.
Beralihnya hak atas kepemilikan tanah adat bisa terjadi akibat dua hal yaitu, karena warisan atau proses jual beli.
Sebelum melakukan pengalihan hak atas tanah, pewaris sekaligus pemilik dari tanah adat tersebut harus membuat surat keterangan waris dan prosuder waris terlebih dulu.
Sementara itu, bagi tanah adat girik yang akan dijual, maka harus dilakukan proses jual beli sebagaimana mestinya.
Setelah masing-masing proses tersebut selesai, maka proses selanjutnya yaitu pembuatan sertifikat tanah adat atau dalam istilah hukum pertanahan dikenal dengan pendaftaran tanah dapat dilakukan.
Kegiatan ini ada dua jenis, pertama, pendaftaran tanah secara sistematis, yang diprakarsai oleh pemerintah.
Lalu yang kedua, pendaftaran tanah secara sporadis yang dilakukan mandiri/atas prakarsa pemilik tanah. Kedua kegiatan ini tidak perlu didahului dengan proses jual beli.
Sebelum membuat sertifikat tanah adat, sang pemilik tanah girik harus mengurus:

  • Surat Keterangan Bebas Senggketa
  • Surat Keterangan Riwayat Tanah

Pengurusan ini dilakukan ke kantor pertanahan setempat.
Ini dilakukan agar ke depannya tidak terjadi permasalahan hukum.
Bila keduanya sudah terpenuhi, pemilik tanah girik dapat mengajukan pendaftaran tanah untuk pertama kali ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dengan kelengkapan sebagai berikut :

  1. Surat Rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang akan didaftarkan;
  2. Membuat surat bebas sengketa dari RT/RW/Lurah;
  3. Formulir permohonan dari pemilik tanah untuk pembutan sertifikat (formulir ini dapat diperoleh di BPN);
  4. Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain, misalnya Petugas Pembuat Akta Tanah);
  5. Identitas pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang (biasanya Notaris) dan/atau kuasanya, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan waris dan akta kelahiran (jika permohonan penyertifikatan dilakukan oleh ahli waris);
  6. Bukti kepemilkan sah atas tanah (bisa berupa keterangan girik);
  7. Surat pernyataan telah memasang tanda batas tanah; dan
  8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) tahun berjalan.

Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan, banyak faktor yang menentukan.
Biasanya dibutuhkan waktu sekitar enam bulan dengan catatan bahwa persyaratan lengkap dan tidak ada sengketa.
Sementara itu biaya yang harus dikeluarkan bergantung pada lokasi dan luasnya tanah.
Semakin luas lokasi dan makin strategis lokasinya biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi.
sumber : hukumonlinedotcom / 99dotco / Tiara Syahra

Iklan