Legalitas Dokumen

Legalitas Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah mengandung 2 aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna, yaitu :

a. Bukti Surat

Bukti kepemilikan yang terkuat adalah sertifikat tanah, namun itu tidaklah mutlak. Artinya, sebuah sertifikat dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Ketidakmutlakan itu untuk menjamin asas keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, ada 4 hal/prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu:

1)      Status/dasar hukum (alas hak kepemilikan).

Hal ini untuk mengetahui/memastikan dengan dasar apa tanah tersebut diperoleh; apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya;

2)      Identitas pemegang hak (kepastian subyek).

Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak tanah yang dimaksud;

3)      Letak dan luas obyek tanah (kepastian obyek).

Yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untuk memastikan di mana letak/batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif).

4)      Prosedur penerbitannya (prosedural).

Harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat  mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat).

Prosedur teknis lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftran Tanah (PP No. 24 tahun 1997).

Bilamana terdapat cacat hukum, dengan kata lain tidak memenuhi syarat dari salah satu atau lebih dari 4 prinsip di atas, maka konsekuensinya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat, baik melalui Putusan Pengadilan ataupun Putusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Selain sertifikat, terdapat pula bukti surat lainnya yang biasa dikenal dengan nama Girik, Ketitir, Ireda, Ipeda, SPPT (PBB) untuk tanah-tanah milik adat atau tanah garapan. Namun, sebenarnya dokumen tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi tanda bukti pembayaran pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa orang pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut yang patut diberikan hak atas tanah.

Di dalam prakteknya, dokumen sejenis ini cukup kuat dijadikan dasar permohonan hak atas tanah atau sertifikat, karena pada dasarnya hukum tanah kita bersumber pada hukum tanah adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

b.   Bukti Fisik

Ini untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua penguasaan hak yang berbeda yaitu hak atas (fisik) dan hak bawah (surat). Hal ini penting di dalam proses pembebasan tanah, khususnya dalam pelepasan hak atau ganti rugi, dan untuk memastikan bahwa si pemegang surat (sertifikat) tersebut tidak menelantarkan tanah tersebut karena adanya fungsi sosial tanah.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, beberapa waktu yang lalu seorang kawan menanyakan hal yang berkaitan keinginannya membeli sebuah rumah di wilayah Jakarta Pusat milik seorang janda dengan sertifikat tanah menggunakan nama suaminya. Meski merasa sudah cocok dengan rumah (dengan kondisi baru direnovasi) dan harganya, namun kawan tersebut masih ragu-ragu. Selain dengan soal nama yang tertera di sertifikat, menurut kabar/rumor dari warga sekitar, di lokasi tersebut ada rencana Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk melebarkan jalan.

Kawan saya itu kuatir akan timbul masalah di kemudian hari, baik tentang kepemilikannya maupun penggusuran tanah sesuai dengan rencana pemerintah kota, yang tentunya dapat dihindari apabila dalam transaksi itu tidak hanya memperhatikan soal harga dan fisik rumahnya saja.

Namun yang paling penting adalah aspek legalnya. Juga beberapa hal tentang pembayaran dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), guna mencegah kerugian di kemudian hari. Beberapa hal yang perlu diperhtikan antara lain:

  1. Pengecekan keabsahan sertifikat tanah di kantor pertanahan setempat dan memastikan rumah tersebut letaknya sesuai dengan gambar situasi di sertifikat.
  2. Memastikan bahwa si penjual adalah pemegang hak yang sah atas rumah tersebut dengan cara memeriksa buku nikah dan Fatwa Waris, untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah, karena harta tersebut adalah harta warisan dari suaminya.
  3. Meminta surat keterangan dari pengadilan negeri setempat, apakah rumah tersebut dalam sengketa atau tidak.
  4. Meminta keterangan tentang advis planning dari Kantor Dinas Tata Kota setempat untuk mengetahui rencana perubahan peruntukan di lokasi tersebut.
  5. Memeriksa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk memastikan apakah renovasi tersebut sesuai dengan IMB perubahannya. Jika tidak bangunan itu bisa disegel atau denda.
  6. Memastikan yang menandatangani AJB dari pihak penjual adalah ahli waris yang sah atau setidaknya mempunyai kuasa untuk kepentingan tersebut.

Semua transaksi tanah dan bangunan bisa dilakukan dengan aman apabila sesuai dengan prosedur legal yang berlaku. (Penulis: Muhammad Akram S.H.,MHum)

Apakah Kuasa dalam PPJB Termasuk dalam Kategori Kuasa Mutlak?

Transaksi apartemen yang menggunakan sistem “Pre project selling“ atau penjualan sebelum proyek pembangunan properti dimulai telah menjadi model transaksi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, konsekwensi-konsekwensi yuridisnya sering dilupakan. Untuk mencegah permasalahan dan tuntutan di kemudian hari, maka patut dicermati beberapa tahapan yang dilakukan disertai dengan legal dokumennya.

Sebagai tahap awal, transaksi pemesanan biasanya dilakukan pada saat launching atau pameran perumahan dan konsumen membayar booking fee dengan konsekwensi hukum, yaitu jika dalam waktu tertentu (biasanya 14 hari) ia tidak membayar uang muka (biasanya sebesar 20-30% dari harga jual ), maka booking fee -nya hangus dan tidak dapat dikembalikan Untuk itu, sangat penting diperhatikan bahasa kata-kata yang terdapat dalam surat pesanan (booking fee letter). Harus jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan interpretasi ganda yang akan membuat perselisihan di kemudian hari.

Tahap berikutnya adalah Perjanjian Pengikatan Jual beli/ PPJB. Salah satu hal urgen yang diatur dalam PPJB ini adalah tentang serah terima. Untuk memberikan gambaran detil tentang klausula serah terima, berikut salah satu contoh perjanjian yang memuat aturan tentang penyerahan fisik:

  1. Pihak Pertama wajib menyerahkan Satuan Unit kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peyelesaian pembangunan dan Izin Layak Huni atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dibutuhkan dan telah diterbitkan oleh Gubernur.
  2. Bila penyelesaian pembangunan dan Satuan Unit diselesaikan, Izin Layak Huni atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB) telah diperoleh dari Gubernur, dan Pihak Kedua telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan seluruh pembayaran yang telah jatuh tempo hingga saat penyerahan fisik dilakukan, maka penyerahan fisik Satuan Unit akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
  3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyerahan fisik tersebut dilakukan, Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua bahwa Satuan Unit siap diserahkan dan Pihak Kedua wajib menerima penyerahan tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada saat itu pula, Pihak Kedua wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima atas Satuan Unit (selanjutnya disebut “Berita Acara Serah Terima/BAST”) dan apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua dengan alasan apapun juga tidak melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima tersebut, maka Pihak Kedua dianggap telah menyetujui bahwa tanggal serah terima yang tercantum dalam surat pemberitahuan yang dimaksud di atas dengan sendirinya berlaku sebagai tanggal serah terima dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima yang dimaksud.

Yang menjadi persoalan, apakah berdasarkan PPJB ini developer bisa mewakili konsumen untuk menandatangani sendiri penyerahan tersebut? Dengan kata lain apakah kuasa dalam PPJB tersebut tidak termasuk dalam kategori kuasa mutlak yang merupakan penyelundupan hukum?

Kuasa mutlak yang sering dijumpai dalam praktek hukum kita sebenarnya adalah penyelundupan hukum, karena undang-undang tidak membenarkan suatu kuasa dimana penerima kuasa dapat bertindak apa saja terhadap objek yang dikuasakan, seolah menjadi milik sendiri.

Ini tercantum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Disebutkan dalam bagian kedua instruksi tersebut sebagai berikut:

a) Kuasa mutlak yang dimaksud dalam dictum pertama adalah yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;

b)  Kuasa mutlak yang pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Jadi merujuk pada definisi di atas, berarti persetujuan pemberian kuasa oleh pembeli kepada developer untuk menandatangani BAST ketika pembeli berhalangan sebagaimana disebutkan dalam PPBJ tidak merupakan kuasa mutlak. Karena kuasa tersebut tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya, terlebih dalam instruksi menteri tersebut hanya larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Jadi ketika developer menandatangani BAST, dalam hal ini developer bertindak mewakili pembeli untuk melakukan serah terima akibat ketidakhadiran pembeli untuk melakukan penandatangan BAST tersebut setelah melalui tahap-tahap penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam PPJB, hal tersebut adalah sah demi hukum karena telah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang bertransaksi sesuai dengan asas “Pacta Sun Servanda”. Selamat bertransaksi!  (Penulis: Muhammad Akram S.H.,MHum)

ISTILAH – ISTILAH DALAM DUNIA PROPERTY :

Istilah-istilah yang sering digunakan dalam investasi properti banyak diambil dari bahasa asing, antara lain sebagai berikut:

Booming: kondisi pada saat tertentu ketika di suatu daerah terjadi peningkatan kegiatan investasi.

Cluster: kelompok bangunan yang dibentuk oleh pengembang dengan membagi sebuah site plan kawasan properti menjadi beberapa bagian dengan tujuan utama untuk segmentasi bangunan berdasarkan tipe dan luasan.

Demand: tingkat permintaan yang menggambarkan besarnya permintaan masyarakat terhadap objek properti.

Good investment: pengambilan sebuah keputusan yang tepat dalam sebuah investasi sehingga dikatakan sebagai sebuah investasi yang baik.

Loss transaction: jumlah dalam nominal mata uang yang hilang pada saat melakukan transaksi investasi yang tidak terlihat secara kasat mata, misalnya jumlah prosentase yang harus dibayarkan kepada seorang broker saat pembelian sebuah properti, jumlah PPh yang dikeluarkan, dan lain-lain.

Nice property: properti yang dinilai bagus dilihat dari berbagai sisi, baik menyangkut lokasi, ukuran, dan kondisi bangunannya.

Property crash: kondisi pada saat aktivitas investasi mengalami goncangan karena goyahnya perekonomian di suatu negara.

Prosperous: prospek; kondisi pada saat tertentu yang terjadi di suatu daerah ketika dinilai sebagai sebuah daerah yang potensial untuk dijadikan sebagai objek investasi.

Recession: resesi; kondisi pada saat tertentu ketika di suatu daerah terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Site plan: rencana tapak; gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan; utilitas air bersih, Listrik, dan air kotor; fasilitas umum dan fasilitas sosial; serta cluster-cluster yang direncanakan.

Supply: penyaluran; pengadaan; suatu istilah ekonomi yang menunjukkan besarnya tingkat penyaluran objek properti.

Turn over: balik modal; impas; suatu istilah ekonomi yang biasa digunakan untuk menggambarkan waktu balik modal dari sebuah investasi.

Turn-key: tukar kunci; waktu penyerahan kunci rumah dari pengembang atau kontraktor kepada pemilik.

Urban: Daerah perkotaan.

Wait and see: menunggu dan melihat; suatu istilah yang lebih cenderung merupakan strategi tindakan untuk diam dan mengamati sambil menunggu saat yang tepat memulai tindakan berikutnya.

AJB =Akta Jual Beli

Anuitas rest =Bunga yang dibayar berdasarkan sisa pokok kredit bulan sebelumnya, bunganya menurun sesuai dengan saldo pinjamannya.

BBN =Bea Balik Nama

BPHTB =Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

BPN = Badan Pertanahan Nasional

Bunga Flat =Bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman dan angsuran pokok juga akan sama sampai pinjaman lunas

Floating rate= Tingkat suku bunga tiap bulan dapat berbeda, tergantung dari naik turunnya suku bunga bank

Gain =Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan

GSJ =Garis Sempadan Jalan adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.

IMB =Izin Mendirikan Bangunan

Indent =Pembelian dengan pemesanan terlebih dahulu

KPR =Kredit Kepemilikan Rumah

KPA =Kredit Pemilikan Apartemen

KDB =Koefisien Dasar Bangunan adalah perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota

KLB =Koefisien Lantai Bangunan adalah perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.

NJOP =Nilai Jual Objek Pajak

NPWP =Nomor Pokok Wajib Pajak

PPh =Pajak Perolehan penghasilan

PBB =Pajak Bumi dan Bangunan

PPJB =Pengikatan Perjanjian Jual Beli

PPN =Pajak Pertambahan Nilai

Rusunami =Rumah Susun Sederhana Milik

Rusunawa =Rumah Susun Sederhana Sewa

SPPT =Surat Pemberitahuan Pajak

SIUP =Surat izin untuk melakukan kegaiatan usaha perdagangan

SHGB =Sertifikat Hak Guna Bangunan

SHM =Sertifikat Hak Milik

SPOP =Surat Pemberitahuan Objek Pajak

TDP =Tanda daftar yang diberikan oleh dinas pemerintahan kepada perusaahaan yang telah disahkan pendaftarannya

Sumber :http://rumahmaya.com/istilah-istilah-dalam-investasi-properti

20 Balasan ke Legalitas Dokumen

  1. Rais Amin berkata:

    Kronologis,,,,, Sya membeli sebidang tanah (sdh ada SHMnya) dengan luas 165m2, lalu saya ingin menjaminkan tanah (hak Tanggungan) tersebut di bank tapi ternyata harus penggantian blangko sertifikat dlu karena pemekaran wilayah kecamatan. Tapi yang setelah ganti blangko, luas tanah sya berkurang hanya mnjadi 67m2, alasan dari BPN setempat karena tanah saya terkena sempadan jalan sekitar 98m2. Sehingga luas di sertifiikat menjadi 67m2, tanpa ada ganti rugi. Memang ada PERDA Tingkat I di daerah saya yang mengatur tentang garis sempadan Jalan (PERDA TK I Sulawesi Selatan No.3 tentang Garis Sempadan Jalan) namun dalam Perda tersebut tidak ada pasal yang mengatur tentang ganti rugi lahan yang terkena garis sempadan. Pihak BPN setempat menggunakan pasal 5 dan 9 dalam PERDA tersebut (tentang larangan Mendirikan Bangunan di area batas sempadan Jalan) untuk melakukan pengurangan luas pada Sertifikat tanah sya. padahal menurut saya di PERDA ini hanya mengatur tentang pelarangan mendirikan bangunan di daerah sempadan jalan, bukan mengatur tentang pengurangan luasan Hak Milik tanah yang terkena garis sempadan. Mohon Solusinya

    • hallo pak Rais Amin, mohon maaf dikarenakan sibuk, saya baru bisa reply ke anda skr.
      mengenai hukum tentang GSB seperti yang bapak utarakan diatas, agar lebih jelas coba bapak tanyakan secara online di http://www.hukumonline.com , nanti ahli disana akan memberikan jawaban lebih detail dan akurat. trims

  2. Kronologis,,,,,saya memiliki tanah bukaan tahun 1995 garapan sendiri dan memiliki surat segel hak kepemilikan dan sudah di registrasikan oleh pihak kecamatan. karena satu hal tanah tersebut sdh lama saya tidak garap. Kemudian ada pihak-pihak tertentu ingin menguasai lahan tersebut.
    Yang saya tanyakan :
    1. Apakah tanah tersebut masih sah milik saya ?
    2. Bagaimana cara agar tanah tersebut legalitasnya lebih kuat lagi. ?
    3. Apakah saya berhak menuntut pihak yang berusaha untuk menguasai tanah saya ?

    Trims, Abd. Latif

    • tetap sah milik anda asal ada bukti kepemilikan.
      sebaiknya meskipun tdk digarap, tanah kosong tsb harus di jaga. karena saat ini byk penyerobot tanah yg tdk bertanggung jawab.
      anda bisa menuntut jika merasa dirugikan tetapi harus ada dasar dan bukti pemilikan.

  3. Lukman Aditya berkata:

    Terus, ada orang yang ngomong kalau sertifikat hak milik tanah dengan sejarah pernah jadi tanah ganti garapan katanya setiap 25 tahun sekali harus disertifikatkan lagi. Apa benar itu pak? maaf, belum sempat ke BPN.

  4. aRyo S. berkata:

    Mau tanya mas, saya membeli rumah dari developer dengan KPR di bank BTN, dan sudah sempat menandatangani PPJB. Minggu depan pihak developer akan melakukan BAST dengan saya, pertanyaannya adalah:

    1. apakah sudah aman bagi saya untuk menandatangani BAST, sdgkan AJB belum saya lakukan?
    2. bisa tolong dijelaskan bagaimana sebenarnya korelasi antara PPJB dengan AJB, dan hal apa yang membuat proses AJB terlihat lebih memakan waktu daripada proses PPJB?
    3. apa beda PPJB dengan AJB?

    terimakasih sebelumnya..

    • kalau pengembangnya terpercaya sih gak masalah ppjb.
      kalau ppjb nama masih nama pengembang, kalau nanti sdh serah terima unit biasanya bisa langsung AJB dan dijadikan sertifikat dan balik nama ke nama pembeli

  5. Lukman Aditya berkata:

    Mau tanya mas. Beberapa bulan yang lalu saya beli sebidang tanah yang sudah SHM. Akan tetapi, setelah itu saya mendengar kalau ternyata dulunya tanah itu bekas tanah garapan, di tempat saya istilahnya tanah gege (ganti garapan). Saya tanya ke notaris, katanya tanah itu aman karena sudah ada sertifikat hak miliknya. Yang saya takutkan kalau suatu saat tanah itu diminta kembali oleh pemerintah walaupun sudah SHM. Apakah ketakutan saya itu bisa terjadi??? Trims

    • SHM itu bukti kepemilikan yang sah. kalau suatu saat digunakan pemerintah dan kita memiliki sertifikat pasti diganti rugi sama pemerintah. biasanya sih begitu.
      kalau lebih ahlinya, tanya ke notaris atau ke kantor BPN saja pak biar lebih jelas. tq

  6. Anonymous berkata:

    apakah pembayaran PBB yang ternyata tanah tersebut bukan milik saya itu dapat dikembalikan?

    • Kalau berharap pengembaliannya dari pemerintah saya rasa sangat susah, solusinya paling paling kalau bapak/ibu mengetahui pemilik tanah mungkin bisa minta kebijasanaan si pemilik lahan untuk mengganti biaya tsb dan setelah diganti, bukti setoran pajak PBB aslinya diberikan kepada sang pemilik.
      mudah2an pemiliknya orang yang baik hati dan tidak sombong.

  7. rusman manurung berkata:

    bagaimana caranya membuat surat sanggahan saya ke BPN untuk tidak menerbitkan serti[ikat seebidang Tanah

    • Harus memiliki dasar yang kuat atas sanggahan tersebut. misalnya sebagai pemilik sah dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang valid dan sah.
      tapi sebaiknya anda berkonsultasi dengan notaris untuk hal ini karena mereka lebih ahli di bidang ini.

  8. okky berkata:

    Tolong tny pak.sy beli rumah dgn luas tanah 80m2 (6×13).tnh fisik sebenarnya 6×15.5 dengan batas wilayah pada bagian belakang yg jelas yaitu berupa tembok (tembok tertera/tergambar di sertifikat).apakah ini akan menjadi mslh dikemudian hari.klo iya apa solusinya ya pak?terimakasih banyak ats bantuAnnya

    • seharusnya saat akan membeli biasanya dari pihak BPN bisa disuruh mengukur ulang lagi dan disaksikan oleh pemilik lama dan kita sebagai pemilik baru. syukur-syukur ada saksi lain seperti RT/RW setempat itu lebih bagus.
      pengalaman client saya pernah kasusnya seperti itu, dan sampai tanahnya dia jual kembali sih tidak ada masalah karena pembeli barunya berpatokan dan percaya pada sertifikat tanpa mengadakan pengukuran ulang.
      saya rasa kalau tanah yg ukurannya 80 m2 tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Kecuali mungkin sampai 1 ha maka perlu dilakukan pengukuran ulang.
      maaf kalau informasi saya kurang akurat.

  9. dodoe berkata:

    mau nanya mas
    apa saja yang dilakukan atau disiapkan dalam pembelian rumah bekas tunai?
    tks

  10. agus fanani berkata:

    tanya dikit dong mazz ? ini saya beli tanah dgn luas 114 m dari luas tanah 1576m yg bersertifikat,dan pertanyaan saya tanah yg saya beli sertifikatnya masih jadi satu ama tanah 1576m tsb ,dan saya hanya mendapat surat kuasa dan akte jual beli saja ,apakah itu sudah cukup kuat mazzz?

    • Property Agent : berkata:

      Sebenarnya sih bisa diurus pemecahan sertifikat saat pembelian dan biasanya diurus oleh notaris. jadi kalau sdh dipecah maka nantinya sertifikat tanah yang luasnya 114 m2 itu akan tersendiri. itu lebih baik dan pasti lebih aman buat mas agus.
      biayanya saya rasa juga gak mahal koq, coba saja konsultasi ke notaris terdekat. hanya itu saja yang bisa saya sarankan. trims sudah mampir.

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s